All for Joomla All for Webmasters

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA SIAPKAN LANGKAH AWAL DALAM PENILAIAN ADIPURA

MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) bersama dinas instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penilaian Adipura. Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal yang akan dipersiapkan dalam penilaian Adipuran tersebut.

Penilaian Adipura di Kabupaten Barito Utara akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2017. Kabupaten Barito Utara masuk dalam kategori kota kecil dalam penilaian tersebut.

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di aula Setda lantai I, dipimpin asisten sekda bidang Administrasi Umum, H. Fauzul Risma, S.H dan dihadiri dinas instansi terkait. Dalam rapat tersebut Fauzul Risma meminta dinas instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat untuk menggiatkan kebersihan di lingkungan masing-masing, kantor, pasar, perumahan hingga RSUD serta sekolah-sekolah.

“Program Adipura bertujuan untuk mendorong Pemkab serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial dan ekonomi melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut juga demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,”.

Fauzul Risma juga berharap agar langkah koordinasi yang dilakukan ini agar dilaksanakan, dengan harapan dapat memperoleh hasil yang maksimal pada saat tim penilai melakukan penilaian.

Sementara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nailil Fasihah menjelaskan untuk sistem penilaian Adipura kategori kota kecil meliputi kinerja fisik dan manajemen. Untuk penilaian kinerja meliputi pemantauan pengeloaan sampah dan pengelolaan RTH/Green Open Space.

Sedangkan katanya penilaian manajemen meliputi, data umum, manajemen pengelolaan sampah, pengoperasian tempat pemprosesan akhir tempat pembuangan akhir (TPA) dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dikatakannya, untuk lokasi pemantauan wajib, permukiman menengah dan sederhana, jalan arteri dan kolektor, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, terminal bus atau terminal angkutan kota pelabuhan, baik sungai.

“Dan juga yang tidak ketinggalan dalam penilaian adalah hutan kota, taman kota, saluran terbuka, tempat pemprosesan akhir TPA, bank sampah dan pasilitas pengelolaan sampah skala kota,”.

                Lebih lanjut Nailil Fasihah mengatakan untuk lokasi penilaian lainnya adalah permukiman pasang surut, stasiun kereta api, pelabuhan penumpang yang dikelola oleh BUMN, bandar udara, perairan terbuka berupa sungai, danau, bendungan dan pantai wisata.

“Lokasi penilaian titik pantau kota Muara Teweh nantinya dipermukiman seperti di Jalan Padat Karya, Jalan Rajawali, Perumnas Nur Asri, Jalan Wira Praja, Pertiwi, Sudirman dan Jalan Cempaka putih. Dan juga pantauan Pasar Pendopo, PBB dan Pasar Barito Permai. Sedangkan jalan meliputi Jalan Brigjen Katamso, Jalan Temenggung Surapati, Jalan Yetro Sinseng dan Jalan A Yani,”.(DISKIP/arf) 

Beri tanda
(0 votes)

KOMENTAR

3356195
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
9913
14366
24279
338080

Your IP: 54.81.108.205
2017-10-23 16:25
Go to top