Barito Utara bentuk kelembagaan Badan Penanggulangan Bencaana Daerah (BPBD)
Utara (Barut) Ir H Achmad Yuliasnyah MM mengatakan dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut kita semua berharap kelembagaan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenkltur dan kelembagaan yang baru dibentuk dapat menjadi organisasi yang berdaya guna, berhasil guna dengan tidak meninggalkan prinsip organisasi yang efesien dan efektif.
Bupati Barut sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD Kab Barut di Muara Teweh,
Bupati Barito Utara Ir H Achmad Yuliasnyah MM melalui Wakil Bupati Drs Oemar Zaki Hebanoeddin sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD, terhadap tiga buah Raperda pada rapat paripurna III masa sidang I tahun 2012, di gedung DPRD setempat, Senin (13/2).
Pada kegiatan tersebut selain dihadiri Wabup, juga dihadiri Ketua DPRD H Aprian Noor, Wakil Ketua H Harian Nuur HA SIP, Unsur Muspida, Sekda H Bambang Edhy Prayitno, kepala SKPD dan undangan lainnya.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Pembangunan Rakyat Sejahtera (FPRS) yang disampaikan Taufik Nugraha, Wabup menjelaskan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk memisahkan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dari Kesbangpol dan Linmas menjadi lembaga yang mandiri.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Demokrat Kebangsaan Nusantara Sejahtera (FDKNS), “perubahan nomenklatur dan struktur serta pembentukan kelembagaan baru bertujuan untuk menyerasikan organisasi dengan kondisi saat ini, sehingga organisasi lebih efisien dan efektif untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya